Pernahkah Anda membayangkan…

Pernahkah kita membayangkan menikmati hembusan angin laut dan pasir halus di bawah kaki, namun justru harus menghindari sampah plastik atau sisa bungkusan makanan? Padahal, daya tarik utama Pangandaran terletak pada keasrian alamnya. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kawasan wisata ini masih menghadapi persoalan sampah yang terus bertambah.

Di balik pesona tersebut, sampah menjadi masalah yang berulang. Volume sampah meningkat, terutama saat musim liburan, sementara pengelolaannya belum optimal. Berbagai upaya dari pemerintah dan komunitas sebenarnya telah dilakukan, namun belum diimbangi dengan kesadaran dan kebiasaan masyarakat yang konsisten. Akibatnya, persoalan ini terus berulang dan sulit diselesaikan secara menyeluruh.

Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan sampah bukan semata karena kurangnya program. Kerja bakti, imbauan, hingga pengembangan bank sampah telah berjalan, namun belum mampu mengubah pola perilaku. Kepedulian masyarakat masih bersifat situasional bukan karena tidak tahu, tetapi karena belum menjadi kebiasaan.

Aktor di Balik Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Pangandaran melibatkan tiga aktor utama, yaitu pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sistem, komunitas seperti Bank Sampah Induk Sahate menjadi penggerak di lapangan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam praktik sehari-hari.

Cara Kerja: Antara Sistem dan Kebiasaan

Dalam praktiknya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menjalankan pengelolaan sampah melalui pendekatan teknis dan komunikatif, seperti layanan pengangkutan berbasis retribusi, pengembangan TPST/TPA, serta program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan karena penyebaran informasi belum merata dan masyarakat memerlukan waktu untuk beradaptasi. Sebagaimana disampaikan oleh Umi Laelatussofiah, penguatan literasi penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga memahami pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab bersama, yang turut didukung kebijakan seperti gerakan Indonesia Asri untuk mendorong perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan.

Berbeda dengan pendekatan struktural pemerintah, komunitas mengembangkan cara kerja yang lebih adaptif. Bank Sampah Induk Sahate menerapkan sistem menyerupai perbankan, di mana masyarakat menjadi “nasabah” yang menyetorkan sampah untuk diolah. Pendekatan ini juga menggeser cara pandang masyarakat, sebagaimana diungkapkan Rian Hidayat selaku ketua Bank Sampah Induk Sahate bahwa “Saya ganti pendekatan… bicara sampah sebagai barang ekonomi dan barang bernilai,” sehingga sampah dipahami sebagai sumber daya bernilai ekonomis.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, Zulya dan Michael selaku masyarakat kawasan Ciliang, menyatakan praktik pengelolaan sampah masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama. Michael menyebutkan bahwa masyarakat masih “terbawa habit dari masa lalu yang hanya membuang sampah dengan cara dibakar,” yang menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem yang dirancang dan praktik di lapangan.

Upaya: Dari Kebijakan hingga Aksi Lapangan

Berbagai upaya telah dilakukan oleh ketiga aktor untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari sisi pemerintah, langkah yang diambil meliputi penyusunan regulasi, pelaksanaan program nasional, pengembangan bank sampah dan TPS 3R, serta penguatan strategi komunikasi melalui media dan influencer. Di sisi lain, komunitas lebih menekankan pada aksi nyata dan pendekatan partisipatif, dengan prinsip bahwa perubahan harus dimulai dari praktik langsung, sebagaimana ditegaskan oleh Rian, “Kita gak mau ngomong itu tanpa aksi”. Adapun masyarakat turut berkontribusi melalui keterlibatan dalam bank sampah, edukasi di sekolah, serta kerja sama dengan mahasiswa, meskipun partisipasinya masih belum konsisten. Dalam beberapa kasus, kolaborasi yang dilakukan belum mendapat perhatian optimal dari pihak desa, yang menunjukkan masih lemahnya koordinasi antaraktor.

Perkembangan: Bergerak, Tapi Belum Merata

Perkembangan pengelolaan sampah di Pangandaran menunjukkan hasil yang belum konsisten. Program pemerintah cenderung berjalan efektif dalam situasi tertentu, seperti musim liburan, namun belum berkelanjutan. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih bersifat situasional dan belum menjadi kebiasaan, sebagaimana disampaikan oleh Umi Lailatul Sofia bahwa “partisipasi masyarakat masih tergolong aktif saat kegiatan tertentu saja”. Di sisi lain, komunitas melihat adanya perubahan pola pikir secara bertahap, di mana “masyarakat banyak sudah ada semangat… perubahan pola pikir secara bertahap,” ujar Rian. Namun, perubahan ini belum merata dan bahkan di beberapa kasus menunjukkan penurunan keterlibatan, seperti diungkapkan Zulya bahwa “waktu awal nasabah sudah 40… tetapi makin ke sini semakin tidak ada yang menjadi nasabah”. 

Hambatan: Ketika Sistem Bertemu Realita

Hambatan muncul di semua level. Pemerintah menghadapi keterbatasan sarana, seperti kontainer dan armada pengangkut, serta tantangan komunikasi. Komunitas terkendala sumber daya dan ketergantungan pada insentif. Sementara itu, masyarakat masih menghadapi persoalan mendasar seperti kurangnya literasi dan minimnya inisiatif mencari solusi. Selain itu, hubungan dengan pemerintah belum optimal karena dianggap sulit diajak bekerja sama.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pangandaran bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan sosial dan komunikasi. Kesenjangan antara kebijakan, praktik komunitas, dan perilaku masyarakat menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.

Pengelolaan Sampah Pangandaran: Idealisasi dan Kenyataan

Persoalan sampah di Pangandaran menunjukkan kesenjangan nyata antara harapan dan praktik di lapangan. Berbagai kebijakan dan program memang telah dijalankan, tetapi implementasinya belum konsisten dan masih cenderung musiman. Dampaknya, pengelolaan sampah belum berjalan efektif dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi publik pun belum tumbuh sebagai budaya kolektif, melainkan masih bersifat situasional. Di sisi lain, kolaborasi antar pihak juga belum optimal akibat lemahnya koordinasi. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada kurangnya program, melainkan pada lemahnya komunikasi, edukasi, serta dukungan sistem yang belum mampu mendorong perubahan berkelanjutan.

Lensa Kaca Komunikasi Dibaliknya

Dari perspektif komunikasi, persoalan ini menunjukkan bahwa proses perubahan perilaku belum berjalan optimal. Komunikasi masih bersifat informatif dan berhenti pada tahap pengetahuan, tanpa mendorong praktik nyata.

Sebaliknya, pendekatan komunitas melalui reframing terbukti lebih efektif. Dengan memandang sampah sebagai sesuatu yang bernilai ekonomi, masyarakat memiliki motivasi lebih kuat untuk terlibat. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi tidak cukup hanya memberi informasi, tetapi juga harus membangun makna yang relevan.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis yang mengintegrasikan berbagai pendekatan. Penguatan ekonomi sirkular perlu didukung kebijakan yang konsisten, serta sinergi lintas sektor. Pola komunikasi juga harus bergeser dari sekadar sosialisasi menjadi aksi partisipatif, dengan melibatkan mahasiswa sebagai mediator dan tokoh lokal sebagai role model.

Pada akhirnya, persoalan sampah tidak akan selesai jika hanya mengandalkan imbauan sesaat. Tanpa perubahan perilaku, persoalan ini akan terus berulang. Karena itu, kolaborasi terintegrasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci, dengan perubahan narasi dari sekadar membersihkan menuju pengelolaan sumber daya yang bernilai.

Penulis: Tim Mahasiswa Ilmu Komunikasi PSDKU 2023 Kelompok Sampah